Blog

Hasil rapat koordinasi Badan Legislasi dengan Pimpinan Komisi I-XI 30 Juni 2020 menyepakati DPR menunda sejumlah pembahasan legislasi, salah satunya Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). DPR beralasan pandemi Covid-19 membuat mereka memiliki keterbatasan membahas legislasi yang sebelumnya masuk Prolegnas 2020. Sementara Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan angka kasus yang makin tinggi. Sepanjang

Kamis (16/7), Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) resmi dicabut dari Program Legislasi Nasional 2020. Banyak pihak menyampaikan kekecewaan dan kemarahannya atas sikap Komisi VIII yang menilai pembahasan RUU PKS sulit. Di media sosial, banyak perempuan yang angkat bicara soal pengalaman pelecehan dan kekerasan seksual yang mereka alami demi menunjukkan urgensi kehadiran undang-undang ini.

Dalam sejarah pers di Indonesia, pecat-memecat wartawan dan konflik internal institusi media merupakan salah satu bahan kajian yang menarik namun sayangnya jarang dibahas dengan lebih serius. Kalau dilacak jejaknya, berbagai pemecatan dan konflik yang muncul tidak hanya berangkat dari alasan politis-ideologis namun juga alasan-alasan ekonomi. Beberapa peristiwa pemecatan dalam sejarah pers di Indonesia seperti yang

Setelah membahas tentang ambisi negara dan kerentanan pekerja di era ekonomi digital tulisan pertama, eksploitasi yang dilakukan aktor-aktor lama dalam bentuk baru di tulisan kedua, tulisan ketiga dan terakhir ini akan membahas lebih detail terkait serikat pekerja 4.0 dengan berangkat dari pengalaman Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI). Hari Buruh Sedunia 2017

Bagian pertama tulisan ini sudah membahas mengenai ambisi negara serta kerentanan pekerja di era ekonomi digital. Catatan berikutnya terkait lanskap baru ini adalah adanya eksploitasi yang dilakukan oleh aktor-aktor lama dalam kemasan baru. Disrupsi teknologi yang mempengaruhi pola dan model ekonomi yang saat ini berimbas pada banyak ketidaksiapan, terutama dari pihak yang semestinya berfungsi sebagai

Sejak diperkenalkan dalam Design Expo 2007 oleh Kementerian Perdagangan Indonesia, sektor ekonomi berbasis kognitif yang diberi nama Ekonomi Kreatif terus didorong dan semakin digadang-gadang sebagai garda depan perekonomian Indonesia. Hal ini nampak dari diterbitkannya sejumlah kebijakan, seperti cetak biru Ekonomi Kreatif 2008, Keppres No.6/2009, unit kerja Kemenparekraf, hingga peresmian BEKRAF sebagai badan setingkat menteri di

Jakarta, Jumat (1/5) – Pekerja media dan industri kreatif harus terus memperkuat solidaritas kelas pekerja di tengah krisis Covid-19. Selain itu, berserikat juga menjadi alat efektif agar tiap pekerja memiliki posisi tawar kuat di tempat kerja dan jaring pengaman dalam menghadapi kerentanan akibat resesi ekonomi kapitalisme. Dua hal tadi menjadi pesan kunci Serikat Pekerja Media

Kelas buruh di Indonesia lahir bersamaan dengan masuknya hubungan produksi kapitalis lewat pembuatan rel kereta api, pelabuhan, infrastruktur telekomunikasi, serta kemunculan industri penghasil bahan mentah seperti gula dan karet yang dimiliki pengusaha asing sebagai dampak meluasnya kapital global. Perjuangan kelas buruh Indonesia secara intensif terpengaruh langsung oleh perjuangan kelompok buruh dari Belanda. Pada perkembangannya kaum

Ada framing yang mudah dilihat ketika membaca berita-berita di media tentang buruh. Khususnya ketika buruh sedang melakukan aksi demonstrasi, sebagian media akan melekatkan buruh dengan berbagai hal negatif, dari mulai disebut sebagai penyebab kemacetan sampai perkara sampah yang ditinggalkan. Bahkan pernah satu media menyoroti pakaian dalam buruh perempuan yang sedang melakukan aksi di bawah hujan.

May Day 2020 Saat ini kita menyaksikan dunia yang hampir terhenti. Berhentinya dunia bukan karena COVID-19. Corona memang virus yang harus kita hadapi saat ini, namun kapitalisme adalah pandemi sebenarnya yang sudah lama harus kita hentikan. Virus corona menjadi kaca pembesar yang mempertontonkan dengan lebih jelas betapa rapuhnya sistem yang mengkonsentrasikan akumulasi kapital hanya pada

JAKARTA, Rabu (15/3) — Krisis Covid-19 semakin mengancam kelas pekerja Indonesia termasuk pekerja lepas (freelancer) di sektor media dan industri kreatif yang semakin terjepit dalam bertahan hidup. Dalam waktu singkat, para freelancer telah kehilangan pendapatan akibat pembatalan pekerjaan. Kondisi diperparah dengan ketiadaan jaring perlindungan terhadap mereka. Kondisi tersebut tergambar dari hasil survei daring yang dilakukan