Info SINDIKASI

Pengumuman dari kepengurusan dan perkembangan terakhir aktivitas-aktivitas organisasi dan afiliasi, kejadian terkini, maupun kabar dari kawan-kawan anggota.

Tanggapan dan Sikap SINDIKASI terhadap Laporan Tim Independen Pencari Fakta (TIPF) Kasus Dugaan Perkosaan oleh Anggota SINDIKASI

Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) berterima kasih kepada Tim Independen Pencari Fakta (TIPF) yang telah menuntaskan mandatnya dalam membantu pengungkapan kasus dugaan perkosaan (selanjutnya disebut Kasus) oleh Anggota SINDIKASI. Kami percaya setiap temuan, simpulan, dan rekomendasi yang dihasilkan TIPF ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang cermat.

Laporan TIPF, yang sudah diterima SINDIKASI pada 29 Januari 2021, sesungguhnya mengkonfirmasi bahwa keterjangkauan korban masih menjadi tantangan utama dalam penuntasan Kasus. Penyelidikan internal SINDIKASI dan eksternal melalui TIPF, yang secara keseluruhan berlangsung sepanjang dua tahun lebih, rupanya masih belum mampu menjangkau korban maupun pendamping korban untuk dimintai konfirmasi lebih lanjut.

Berikut tanggapan dan keputusan SINDIKASI atas rekomendasi TIPF terhadap Kasus Dugaan Perkosaan oleh Anggota SINDIKASI:

  1. Menanggapi rekomendasi poin 1 TIPF, SINDIKASI kembali menegaskan bahwa tidak menutup Kasus sampai ada penyelesaian untuk keadilan dan pemulihan korban:
    1. SINDIKASI tetap akan bertanggung jawab terhadap upaya penanganan Kasus dan pemulihan sesuai dengan kebutuhan korban.
    2. SINDIKASI akan memperbanyak kanal pengaduan melalui mekanisme internal dan eksternal. Selain melalui nomor hotline (dalam persiapan) dan aduan@sindikasi.org, SINDIKASI juga akan bekerja sama dengan lebih banyak lembaga pengada layanan sebagai upaya menjangkau korban.
    3. SINDIKASI akan mendampingi korban membuat laporan ke lembaga hukum dan menyelesaikan kasus melalui mekanisme yang dipilihnya, jika ia membutuhkan.
  1. Menanggapi rekomendasi poin 2 TIPF, SINDIKASI telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan dan Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual sebagai perangkat dan mekanisme pencegahan serta penanganan kasus kekerasan seksual di SINDIKASI. SOP disusun dengan masukan dari Komnas Perempuan dan ahli hukum yang relevan. SOP ini akan diunggah di website SINDIKASI.
  2. Menanggapi rekomendasi poin 3 TIPF, SINDIKASI telah membahasnya dalam Kongres II SINDIKASI pada 30 Januari 2021 dan memutuskan menerima pengunduran diri Ellena Ekarahendy (SND/0041-A) sebagai Anggota SINDIKASI.
  3. Menanggapi rekomendasi poin 4 TIPF mengenai status terlapor Nadi Tirta Pradesha, Kongres II SINDIKASI memutuskan memberhentikan secara tetap Nadi Tirta Pradesha (SND/0043-A) dengan tidak hormat sebagai Anggota SINDIKASI untuk memberi rasa aman kepada pelapor dan berdasarkan pertimbangan dampak terhadap organisasi, serta sikap yang ditunjukkannya sepanjang kasus ini telah memperburuk situasi. Keputusan ini mempertimbangkan rekomendasi TIPF bahwa SINDIKASI dapat menerapkan mekanisme lain bagi Anggota SINDIKASI yang dilaporkan melakukan tindak kekerasan seksual dan tindakan kekerasan seksual tersebut belum bisa dikonfirmasi.
  4. Menanggapi poin 5 rekomendasi TIPF, SINDIKASI akan menyusun kronologi dan dokumentasi seluruh proses penanganan Kasus, baik yang dilakukan sepanjang 2018-2019 ataupun 2020 hingga saat ini, untuk dapat digunakan sebagai rujukan jika suatu saat pelapor siap dimintai konfirmasi, dan Kasus harus dibuka kembali. Kronologi penanganan Kasus akan dapat diakses publik di situs SINDIKASI.
  5. Menanggapi poin 6 rekomendasi TIPF, SINDIKASI telah mengintegrasikan nilai antikekerasan seksual pada:
    1. Pasal 8 dalam perubahan Anggaran Dasar yang berbunyi “SINDIKASI dibentuk dan dijalankan berdasarkan Prinsip Lima Progresif: Solidaritas Kelas Pekerja; Komitmen Sosial; Keadilan dan Kesetaraan; Demokratis; dan Kolektivitas.”
    2. Pasal 2 ayat 4 dalam perubahan Anggaran Rumah Tangga yang berbunyi “Menyatakan kesediaan untuk mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Pedoman Perilaku, dan Pakta Integritas Antikekerasan Seksual” sebagai syarat pendaftaran Anggota SINDIKASI.
    3. Pasal 7 ayat 5 huruf b perubahan Anggaran Rumah Tangga yang memungkinkan Anggota SINDIKASI diberhentikan secara tetap apabila melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku atau Pakta Integritas Antikekerasan Seksual.
    4. SINDIKASI telah menyusun rancangan Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mengatur etika dan perilaku anggota serta seluruh perangkat organisasi. SINDIKASI juga telah melengkapi perangkat organisasi dengan Majelis Etik yang akan menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku.
  6. Menanggapi poin 7 rekomendasi TIPF, selain yang disebutkan di atas, SINDIKASI juga melanjutkan upaya pembenahan organisasi dengan di antaranya:
    1. Membentuk Divisi Gender dalam kepengurusan SINDIKASI periode 2021-2024;
    2. Mengagendakan pendidikan dasar mengenai kesetaraan gender dan antikekerasan berbasis gender bagi anggota baru, anggota lama, dan seluruh perangkat organisasi;
    3. Mewajibkan kepatuhan terhadap Pakta Integritas Antikekerasan Seksual kepada seluruh perangkat organisasi, anggota lama, dan anggota baru;
    4. Mengagendakan pembentukan gugus tugas penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual di organisasi;
    5. Melanjutkan advokasi Stop Kekerasan di Dunia Kerja bersama aliansi Konvensi ILO 190 Working Group;
    6. Melanjutkan upaya dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait termasuk organisasi/lembaga pengada layanan, Komnas Perempuan, YLBHI, dan kelompok sipil masyarakat, untuk mengarusutamakan gender dan penghapusan kekerasan berbasis gender baik di internal organisasi maupun di dunia kerja/publik.
  7. Menanggapi rekomendasi poin 8 TIPF, SINDIKASI menjamin perlindungan atas kerahasiaan dan perlindungan dari tindakan balas dendam pelaku kepada Anggota yang melaporkan kasus kekerasan seksual dalam SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

 

Sekali lagi, SINDIKASI mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh anggota TIPF yang telah bekerja keras dalam penelusuran fakta Kasus. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang mengingatkan, memberi kritik, dan saran untuk penanganan Kasus.

SINDIKASI meminta maaf kepada seluruh pihak terkait dan masyarakat umum atas kekurangan kami selama proses penelusuran fakta Kasus berlangsung.

SINDIKASI berkomitmen penuh untuk menyelesaikan Kasus serta menyediakan ruang aman dan pemulihan bagi korban.

 

Jakarta, 10 Februari 2021

SINDIKASI

Laporan Tim Independen Pencari Fakta Kasus Dugaan Perkosaan oleh Anggota SINDIKASI

Sejak dibentuk pada 30 Juli 2020 oleh Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) SINDIKASI, Tim Independen Pencari Fakta (TIPF) telah melakukan sejumlah upaya untuk menemukan fakta-fakta terkait dugaan kekerasan seksual (dalam hal ini pemerkosaan) yang dilaporkan dilakukan oleh salah seorang anggota SINDIKASI, dan perlindungan yang diberikan oleh Ketua SINDIKASI terhadap terlapor.

TIPF mengarahkan pencarian fakta pada dua hal. Pertama, terhadap ‘laporan’ yang disampaikan korban melalui akun email SINDIKASI serikat@sindikasi.org tentang Mosi Tidak Percaya pada tanggal 21 Oktober 2018 dan melalui akun twitter @dianratti sepanjang Juli -Agustus tahun 2020 yang sebagian besar berisi kekecewaan Pelapor terhadap proses penanganan laporan yang disampaikan pada 21 Oktober 2018. Kedua, fakta-fakta yang terkait respons organsasi terhadap laporan tersebut, termasuk dugaan ketua organisasi melindungi terlapor.

Proses pencarian fakta dilakukan dengan menjunjung tinggi hak korban, menyadari hambatan-hambatan yang biasanya dihadapi oleh perempuan korban pemerkosaan untuk mengungkapkan peristiwa pemerkosaan yang dialaminya, namun dengan tetap menghargai asas praduga tidak bersalah.

Pencarian fakta dilakukan dengan mempelajari ‘laporan’ pelapor sebagaimana tersebut di atas, mempelajari seluruh dokumen organisasi SINDIKASI yang diterbitkan berkaitan dengan penanganan laporan ini, maupun dokumen-dokumen lain yang relevan, mewawancarai Tim Pencari Fakta Internal yang pernah dibentuk SINDIKASI pada Oktober 2018, Pengurus dan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO), beberapa anggota dan sejumlah narasumber lainnya. TIPF juga melakukan konfirmasi kepada Terlapor.

Untuk mempertajam hasil temuan, TIPF juga meminta pandangan dan masukan sejumlah ahli yang juga pendamping perempuan korban kekerasan. Di antaranya praktisi hukum yang terlibat dalam TGPF Kerusuhan Mei 1998, psikolog klinis, peneliti/dokumentator kasus kekerasan seksual dalam situasi konflik bersenjata.

Dari pencarian fakta yang dilakukan, diperoleh sejumlah temuan sebagai berikut:

A. Terkait Dugaan Pemerkosaan

  1. Pelapor belum bersedia dikonfirmasi hingga proses pencarian fakta berakhir, meskipun semua upaya yang memungkinkan untuk itu sudah dilakukan TIPF, termasuk dalam hal ini menghubungi Pelapor lewat direct messagedan memberi waktu yang cukup bagi pelapor atau orang yang dipercayainya untuk memberikan konfirmasi/informasi lebih lanjut kepada TIPF. Pelapor juga tidak menggunakan kanal pengaduan yang telah disediakan atau menghubungi TIPF melalui nomor kontak ataupun akun email yang telah diberikan.
  2. Upaya TIPF menjangkau pelapor melalui narasumber (termasuk sosok yang dimaksud Pelapor dalam thread-nya), juga tidak membuahkan hasil. Tidak ada satu narasumber-pun yang pernah pernah bertemu atau mengenal pelapor. Meski ada narasumber yang menceritakan korban dari kasus kekerasan seksual yang berbeda yang diduga dilakukan terlapor, tapi narasumber tersebut tidak dapat memastikan korban yang dimaksud adalah pelapor, dan juga tidak bersedia dikonfirmasi lebih lanjut dengan alasan belum mendapatkan persetujuan korban.
  3. Ada dugaan keterlibatan salah satu dari personil yang memiliki akses terhadap password email SINDIKASI dalam upaya Pelapor mengirimkan laporan pemerkosaan melalui akun email SINDIKASI dengan subjek Mosi Tidak Percaya pada 21 Oktober 2018, namun disayangkan indikasi keterlibatan itu tidak diusut lebih lanjut, sehingga sosok korban tidak dapat diketahui hingga saat ini.
  4. Bagian terpenting dari proses pencarian fakta ini yaitu melakukan konfirmasi kepada korban selaku pemilik kebenaran atas peristiwa pemerkosaan yang dialami, tidak dapat dilakukan.Sementara konfirmasi dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan yang lebih utuhtentang pemerkosaan yang dialami (menemukan fakta-fakta) agar dapat digunakan untuk menyimpulkan tentang telah terjadinya peristiwa pemerkosaan dan menetapkan terduga pelaku, serta mengidentifikasi kebutuhan pemulihan korban.

B. Terkait Respon Organisasi

  1. Respons Pengurus Harian
    Berdasarkan keterangan Ketua nonaktif, tidak ada pengaduan resmi yang masuk kepada Pengurus Harian. Oleh karena TIPF tidak dapat melakukan komunikasi lanjutan dengan korban maupun akun @dianratti maka informasi dalam cuitan @dianratti memiliki bobot yang sama dengan keterangan Ellena yaitu tidak dapat diketahui kebenaran atau kesalahannya. Meski demikian dalam ciutannya pada tanggal 31 Juli 2019 Dian Ratti tidak melakukan bantahan terhadap klarifikasi Ellena yang memuat pula tuduhan Dian Ratti sebelumnya yaitu Ellena tidak memproses pengaduan mengenai kekerasan seksual. Tetapi TIPF berpendapat hal ini berkaitan dengan posisi dugaan perkosaan yang telah disampaikan di bagian sebelumnya yaitu kurangnya konfirmasi.
  2. Respon MPO
    Seketika setelah adanya surel dengan judul Mosi Tidak Percaya MPO membentuk tim pencari fakta internal dan bekerja selama 4 bulan pada periode Oktober 2018-Januari 2019. Setelah Tim Pencari Fakta Internal mengeluarkan temuannya, MPO mengeluarkan surat keputusan No. 01/MPO-II/SINDIKASI/2019 tentang sanksi terhadap Ellena Ekarahendy dan Nadi Tirta Pradesha pada 15 Februari 2019 yang kemudian disampaikan kepada grup WhatsApp SINDIKASI. Selain respons tersebut, MPO juga telah menyelenggarakan pelatihan terkait gender dengan narasumber Valentina Sinaga.
  3. Sementara itu, terkait aturan organisasi, ditemukan bahwa aturan organisasi SINDIKASI belum memasukkan kekerasan seksual sebagai alasan pemberhentian. Meski demikian dalam prakteknya SINDIKASI telah menggunakan pertimbangan adanya dugaan kekerasan seksual sebagai alasan menghentikan sementara anggota.

Dari sejumlah temuan kunci tersebut, dapat disimpulkan, bahwa:

  • Karena minimnya informasi tentang tindakan pemerkosaan yang disampaikan pelapor dan informasi yang minim itu juga tidak bisa dikonfirmasi baik kepada pelapor maupun sejumlah narasumber yang diwawancarai, maka belum cukup fakta untuk menyimpulkan ada tidaknya pemerkosaan. Pencarian fakta dalam kasus ini berakhir dengan temuan adanya laporan tentang telah terjadinya pemerkosaan yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut karena pelapor (korban) belum bersedia dikonfirmasi. Dengan demikian posisi pengungkapan kasus ini baru pada tataran adanya pelapor yang menyatakan mengalami pemerkosaan dan adanya terlapor yang dituduh melakukan tindakan pemerkosaan tersebut. Penyebutan status “pelapor” dan “terlapor” dalam kasus ini berlaku hingga kasus dibuka kembali ketika pelapor sudah siap untuk dikonfirmasi, baik secara langsung maupun melalui pendamping atau anggota keluarga.
  • Sikap Pelapor yang menutup diri dan tidak adanya pihak lain yang bisa mewakili pelapor (baik keluarga maupun pendamping) memberikan keterangan lebih lanjut tentang pemerkosaan yang dialami, menjadi hambatan tersendiri dalam proses pencarian fakta ini. Namun demikian disadari, sikap pelapor ini bisa disebabkan karena kekecewaan pada proses penanganan sebelumnya, belum terbangun kepercayaan kepada TIPF, atau hambatan internal dan eksternal lainnya yang menyebabkan pelapor memilih untuk belum bersedia membuka diri. Karenanya penting sekali untuk tetap membuka kasus ini kembali, ketika pelapor sudah siap untuk dikonfirmasi, baik secara langsung maupun melalui keluarga atau pendamping.
  • Tidak dilakukannya upaya untuk mengusut kemungkinan keterlibatan personel di tingkat internal SINDIKASI dalam penggunaan akun email SINDIKASI oleh Pelapor, menyebabkan kasus ini menjadi rumit. Jika kasus diusut segera setelah temuan Tim Internal Pencari Fakta tentang ketiadaan peretasan maka hal ini dapat menjadi titik terang untuk pengungkapan kasus pemerkosaan yang dilaporkan pelapor.
  • Aturan, mekanisme organisasi Sindikasi tidak mengantisipasi secara khusus adanya kekerasan seksual tetapi respon organisasi telah melampaui aturan dan mekanisme formal tersebut berupa pembentukan tim pencari fakta, penonaktifan terlapor, pelatihan dll.
  • Ketiadaan mekanisme organisasi tersebut membuat respon organ organisasi terlambat maupun tidak tepat seperti klarifikasi Ellena sebagai Pengurus Harian yang tidak diberikan sesaat setelah adanya tuduhan kepada Pengurus Harian ataupun keputusan MPO yang menyimpulkan “tidak terbukti” padahal yang lebih tepat adalah tidak dapat diklarifikasi.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, TIPF merekomendasikan SINDIKASI untuk:

  1. Tetap membuka kembali kasus ini jika suatu saat pelapor bersedia membuka diri dan siapuntuk dikonfirmasi. Untuk ini SINDIKASI perlu membuka ruang sebesar-besarnya bagi pelapor melalui penyediaan kanal-kanal pengaduan yang disiapkan organisasi dan menyampaikannya kepada publik;
  2. Menempatkan laporan pelapor sebagai ‘alarm’ pentingnya menyediakan perangkat dan mekanisme pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di SINDIKASI, untuk memastikan tidak terulangnya peristiwa kekerasan seksual dan tersedianya ruang yang aman dan nyamanbagi korban untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya;
  3. Mencabut sanksi non aktif yang pernah diberikan kepada Ellena terkait kasus laporan Dian Ratti, diluar adanya persoalan lain yang ditemukan MPO;
  4. Mencabut status non aktif yang dikenakan terhadap terlapor (Nadi Tirta Pradesha) sampai dibukanya kembali kasus ini atau adanya pelaporan oleh korban yang lain. Atau, menerapkan mekanisme lain (jika dimiliki), bagi Anggota SINDIKASI yang dilaporkan melakukan tindak kekerasan seksual dan tindakan kekerasan seksual tersebut belum bisa dikonfirmasi;
  5. Mendokumentasikan seluruh proses penanganan kasus ini, baik yang dilakukan pada tahun 2018-2019 ataupun pada tahun 2020 hingga saat ini, agar dapat digunakan sebagai rujukan jika suatu saat pelapor siap untuk dikonfirmasi, dan kasus ini harus dibuka kembali;
  6. Melengkapi perangkat organisasi dengan Kode Etik yang mengatur etika perilaku Anggota, dan mengintegrasikan nilai anti kekerasan pada AD dan ART, guna mencegah berulangnya tindak kekerasan terutama kekerasan seksual oleh Anggota SINDIKASI;
  7. Melanjutkan upaya-upaya pembenahan organisasi yang telah dilakukan pasca pelaporan dugaan pemerkosaan ini, termasuk melengkapi mekanisme dan perangkat organisasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
  8. Mengintegrasikan jaminan perlindungan atas kerahasiaan dan perlindungan dari tindakan balas dendam pelaku kepada Anggota yang melaporkan kasus kasus kekerasan seksual, dalam SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di SINDIKASI yang saat sedang dirancang.

 

Jakarta, 8 Februari 2021

TIM INDEPENDEN PENCARI FAKTA (TIPF)
DUGAAN KASUS PEMERKOSAAN OLEH ANGGOTA SINDIKASI

 

ASFINAWATI

NENDEN S. ARUM
AZRIANA

ULI PANGARIBUAN 

Remote Workers in the Shackles of Loneliness

Pekerja jarak jauh tak jauh-jauh dari kondisi kerentanan juga. Meskipun status kerja ini menawarkan sejumlah privileges, kondisi ini melahirkan kerentanan jenis lain terutama menyangkut kondisi mental pekerja. Sifat kesendirian/soliter yang melekat pada jenis status pekerjaan ini, ternyata rentan menyebabkan gangguan mental berupa rasa kesepian. Laporan State of Remote 2020 dari Lembaga Buffer & Angel List, berdasarkan survey terhadap 3500 pekerja jarak jauh di dunia.

Freelance is Not Really Free

Fenomena pertumbuhan jumlah pekerja lepas bukan karena minat tenaga kerja. Sejak pasar tenaga fleksibel masuk ke Indonesia pada awal 2000, sistem ini memang dengan sengaja menciptakan iklim kerja fleksibel yang menghasilkan proyek-proyek kerja fleksibel (gig) yang juga menuntut pekerja berstatus fleksibel / lepas. Pada realitanya, pekerja lepas ini tak benar-benar lepas dalam arti independen. Pekerja lepas tetap saja menghadapi kondisi kerentanan (precariat) yang muncul sebagai dampak dari sistem pasar fleksibel ini.

Flexibility or Flexploitation

Narasi fleksibilitas rentan dimanfaatkan untuk kepentingan pemilik modal. Alih-alih kondisi fleksibel yang membebaskan pekerja mengambil kontrol atas waktu kerjanya, realitanya menunjukkan hal sebaliknya. Pekerja lepas justru mengalami eksploitasi dalam sistem kerja yang fleksibel. Istilah ‘flexploitation’ merupakan kondisi eksploitatif yang dialami oleh pekerja dalam kondisi ekonomi fleksibel. Kondisi ini menggambarkan posisi yang sangat represif yang dialami pekerja lepas dikarenakan penyalahgunaan konsep fleksibel yang justru digunakan untuk menghisap daya pekerja untuk menguntungkan kapital.

Panduan Kontrak Kerja untuk Freelancer

Pengaburan relasi kerja dalam ekosistem pekerja lepas di sektor industri kreatif kerap berujung kepada peniadaan kesepakatan kerja tertulis untuk memulai hubungan kerja. Hal ini melemahkan posisi/daya tawar pekerja lepas yang kondisinya sudah rentan dengan keberadaan Omnibus Law dan minimnya pengetahuan pekerja untuk membuat kontrak kesepakatan kerja. Membuat kontrak kerja sebenarnya tidak terlalu sulit, pastikan hal-hal di atas ini tertulis jelas di dalam kontrak kerja.

Invoice atau tagihan merupakan salah satu dokumen penting dalam sistem pengupahan pekerja lepas. Umumnya, invoice terdiri dari total upah dari jasa/layanan, namun pada situasi relasi kerja tertentu invoice memerlukan beberapa ketentuan tambahan khusus untuk melindungi kebutuhan finansial pekerja, khususnya pekerja lepas.

Pertolongan Pertama untuk Psikologis merupakan panduan untuk menolong seseorang yang mengalami gangguan psikologis akibat suatu peristiwa/aktivitas tertentu termasuk yang berkaitan dengan pekerjaan. Bagi pekerja lepas, hak kesehatan fisik dan mental masih menjadi tanggung jawab sendiri. Membangun kolektif pekerja lepas yang sadar tentang panduan PFA ini dapat menjadi safety net untuk setiap pekerja lepas yang membutuhkan pertolongan. Panduan ini perlu diketahui untuk para pekerja untuk dapat saling membantu sesama pekerja ketika situasi krisis terjadi akibat kerja.